Dari Kompasiana (1)

Pemerintah "Ngadalin" Rakyat *

TIDAK tahan juga untuk tidak bereaksi, setidak-tidaknya di blog ini, menyikapi kenaikan harga gas elpiji. Baru akhir Juni lalu Pertamina menaikkan harga elpiji ukuran 12 kilogram, kini dua bulan kemudian harga itu naik lagi, dari yang semula Rp 63.000 menjadi 69.000. Saya tentu harus merogoh kantong lebih dalam lagi manakala harus membeli elpiji, juga orang lain tentu yang hidupnya sangat bergantung kepada gas alam cair ini.

Saya menjadi bertanya-tanya, pemerintah macam apa sekarang ini? Pemerintah yang benar-benar tidak punya nurani, pemerintah yang diisi oleh orang-orang yang sama sekali tidak cakap, pemerintah yang memakai segala cara untuk menutupi segala ketidakcakapannya itu. Ini pemerintah yang paling lembek, yang tidak punya kebijakan jelas. Bayangkan, para petinggi ini berbusa-busa meminta rakyat mengalihkan penggunaan minyak tanah ke gas elpiji. Iklan di televisi diputar besar-besaran yang menyatakan gas elpiji lebih murah dan lebih irit. Jutaan tabung gas elpiji tiga kiloan berwarna hijau tosca pun diadakan. Rakyat pun rela beralih. Eh, setelah beralih sekarang harga gas terus dinaikkan!

Saya menaruh hormat kepada rakyat kita, bangsa Indonesia yang teramat santun dan selalu memaafkan ketidakbecusan pejabat dalam mengelola negeri ini, yang manut begitu saja ketika pengalihan yang disebut konversi minyak tanah ke gas elpiji itu dilakukan. Memang ada reaksi terutama ketika di satu wilayah minyak tanah ditiadakan, karena selama hidupnya orang cuma tahu minyak tanah. Banyak orang yang tidak memperoleh tabung gas tiga kiloan, bahkan di beberapa tempat orang kaya malah disubsidi tabung gas tiga kiloan! Tetapi semua berjalan mulus ketika rakyat bisa merasakan manfaat elpiji yang memang lebih bersih dan higienis itu.

Akan tetapi, belum lama rakyat mersakan kenikmatan itu, tiba-tiba Pertamina, sebuah BUMN yang jelas milik pemerintah, menaikkan lagi harga elpiji. Saya langsung mengumpat, ini pemerintah tipu-tipu, pemerintah yang bisanya cuma “ngadalin” rakyatnya!!!

Mengapa demikian? Bayangkan, untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam hal ini minyak tanah, bensin, solar dan kerabatnya, pemerintah perlu berkonsultasi dengan DPR. Bahkan keputusan yang diambil atas kenaikan harga BBM itu pun keputusan bersama, pemerintah dan DPR. Lha bagaimana mungkin setelah rakyat mematuhi kemauan pemerintah untuk beralih ke gas elpiji, kini pemerintah lewat Pertamina menaikkan harga elpiji tanpa berkonsultasi dengan DPR. Artinya, pemerintah mengambil kebijakan sendiri!

Saya tidak tahu apakah kenaikan elpiji ini dimaksudkan sebagai pembusukan dari dalam terhadap duet SBY-JK oleh lawan-lawan politik mereka jelang Pemilu dan Pilpres 2009 atau memang bentuk nyata ketidakberdayaan SBY-JK dalam mengelola negeri ini? Kita tidak bicara investasi yang hancur, investor yang kabur, aset negara yang dijual kelewat murah, harga pertamax yang terus naik, dan kemiskinan rakyat yang ada nyata di depan mata. Bahkan, sekadar menambah pemasukan dengan menaikkan elpiji pun tega-teganya pemerintah “ngadalin” rakyatnya.

*Opini saya ini diambil utuh dari Kompasiana, yaitu blog para jurnalis Kompas dan beberapa jurnalis yang bernaung di kelompok Kompas-Gramedia, yang bisa diakses mulai 1 September 2008 ini, meski dengan tampilan sementara dan belum sempurna. Saya menulis mengenai apapun, segala hal yang menggelitik ketidakpahaman saya mengenai suatu peristiwa atau pemahaman terbatas tentang apa yang sedikit saya ketahui.