Catatan (62): Tentang Harmoko (4)

Safari Ramadhan, Safari Politik

KARENA saya ditempatkan di partai politik, dan partai politik itu adalah Golkar, mau tidak mau saya harus mengikuti setiap gerak langkah ketua umumnya, yakni Harmoko. Termasuk ketika saya ditugaskan mengikuti acara "Safari Ramadhan", sebuah tradisi berbau politik yang dimulai saat Harmoko menjadi menteri penerangan tahun 1983.

Saat mengikuti safari itu saya sudah langsung mencium bahwa ini adalah safari politik kendati dibungkus dengan nama "Safari Ramadhan". Ada embel-embel Ramadhan di sana karena memang selalu dilaksanakan setiap kali Ramadhan tiba. Safari bisa berlangsung dua minggu, tetapi ketika saat ikut Safari Ramadhan tahun 1998, safari dilaksanakan kurang lebih 10 hari. Bayangkan, selama 10 hari itu saya harus mempersiapkan stamina yang tidak boleh kedodoran karena harus mengikuti safari sampai selesai. Rasa capek dan penat tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak puasa, apalagi saat itu krisis moneter sedang menerpa negeri ini.

Repotnya, usai Harmoko pidato atau "menyapa" rakyat dimanapun, sekalipun di tengah hutan, saya harus selalu mencari dan menemukan koneksi telepon agar bisa mengirimkan berita. Biasanya yang jadi andalan rumah pejabat setempat yang punya saluran telepon atau kantor-kantor Telkom ada. Program FTP untuk mengirimkan berita sering terputus di tengah jalan di saat berita belum terkirim. Begitu setiap hari. Tidak tenang karena harus selalu mencari sambungan telepon!

Saat perjalanan dimulai dari markas besar DPP Golkar di Slipi, Harmoko sudah tidak menjabat lagi sebagai menteri penerangan. Saat itu Menpen dipegang Hartono dan saya punya cerita beberapa saat setelah Harmoko diberhentikan sebagai Menpen, yang akan saya ceritakan dalam kesempatan lain. Saya mengirimkan terus berita dari hasil safari menyusuri Pulau Jawa itu.

Saya juga mencoba merekam suasana Safari Ramadhan saat itu dalam sebuah tulisan yang bisa Anda nikmati di bawah ini. Tulisan ringan ini dimuat di Kompas edisi Senin, 26 Januari 1998 halaman 15:

Safari Ramadhan

ADA TIKUS, ADA KRISIS MONETER

"Selamat pagi, Pak Menteri!"

"Lho, saya sudah bukan menteri lagi, saya ini orang Golkar."

Sapaan spontan seorang penduduk Gunungkidul dijawab Ketua Umum DPP Golkar Harmoko saat berlangsung Safari Ramadhan 8-13 Januari 1998 lalu. Melanjutkan tradisi. Itulah kata yang paling tepat untuk kiprah Harmoko selama enam hari berkeliling Pulau Jawa. Dengan berkendaraan bus bersama 12 wartawan dan fungsionaris Golkar, tidak kurang dari 13 kabupaten, enam pondok pesantren, dan puluhan industri kecil disinggahi.

Safari Ramadhan yang sudah dimulai tahun 1983, sejak Harmoko menjabat Menteri Penerangan, sesungguhnya merupakan perjalanan yang sarat bermuatan komunikasi politik. Dikatakan bermuatan komunikasi politik, karena sepanjang perjalanan dan tempat yang disinggahi, pesan-pesan pembangunan disampaikan kepada rakyat. Kalau toh makna komunikasi politik ini diplintir menjadi untuk kepentingan intern Golkar, juga tidak ada salahnya. Sebab, kerap saat berhadapan dengan ratusan bahkan ribuan kader Golkar, Harmoko menyampaikan pesan-pesan politiknya.

Berbicara Safari Ramadhan adalah bicara tentang Harmoko. Atau kalau mau dibalik, Harmoko identik dengan Safari Ramadhan. Maka trade mark ini tetap melekat, meski hal itu dilakukan setelah Harmoko tidak lagi menjadi Menpen. Bahwa Safari Ramadhan juga identik dengan kegiatan Departemen Penerangan, itu tidak terlalu keliru. Soalnya saat Safari Ramadhan dimulai, Harmoko menjabat Menpen. Kini boleh diklaim Safari Ramadhan Golkar.

***

KRISIS moneter menjadi topik utama meskipun tidak pernah ditentukan sebelumnya. Maka sejak menginjak Sukabumi di Jawa Barat sampai Ngawi di Jawa Timur, dengan tak kenal lelah Harmoko menjelaskan krisis moneter kepada rakyat sekaligus bagaimana cara kita semua menyikapinya.

Di Kabupaten Madiun, misalnya, Harmoko memulai penjelasan soal krisis moneter dengan bertanya kepada sekelompok ibu-ibu. Apakah ibu-ibu merasa barang kebutuhan sehari-hari naik? tanya Harmoko yang dibenarkan ibu-ibu. "Bagus ibu-ibu menjawab 'naik', sebab kalau ibu-ibu menjawab 'turun' itu tidak benar. Harga-harga memang naik," sambung Harmoko disambut tawa hadirin.

Lalu dijelaskanlah asal-muasal mengapa harga kebutuhan sehari-hari naik yang dimulai dengan jatuhnya mata uang sejumlah negara Asia. Di Asia Tenggara krisis mata uang dikatakan Harmoko mulai dengan jatuhnya baht, Thailand, yang berlanjut ke ringgit Malaysia dan kemudian rupiah. Harmoko meyakinkan, bahwa tidak hanya Indonesia saja yang mengalami krisis moneter, tetapi juga negara-negara lain.

Solusi yang ditawarkan Harmoko untuk mengatasi krisis moneter adalah pengetatan ikat pinggang alias penghematan yang dikatakannya harus dari berbagai arah. Cara Harmoko menawarkan penghematan kepada rakyat cukup dengan menjelaskan, ibu-ibu yang biasanya membeli satu kilo minyak goreng, dianjurkan membeli seperempat kilo. Kalau pada akhirnya minyak goreng tidak terbeli, maka dianjurkan untuk direbus atau dikukus.

Demikian juga tatkala mencontohkan penghematan gula dan beras, Harmoko menyarankan hal yang sama seperti minyak goreng. "Kalau suami ibu protes mengapa kopinya pahit," kata Harmoko, "Jelaskan bahwa kopi itu memang pahit. Lalu sarankan suami ibu minum kopi kletakan: sruput kopinya, kemudian gulanya di-kletak atau digigit sedikit demi sedikit. Sama saja toh!"

Ketika harus menjelaskan reformasi politik dan reformasi ekonomi, Harmoko menjelaskan dengan mengumpamakan krisis moneter sebagai tikus yang menggerogoti lumbung padi. Dikatakan, yang harus dilakukan adalah mengatasi tikusnya, bukan malah membakar atau menghancurkan lumbung padinya. "Demikian pula kalau nyamuk (krisis moneter) masuk ke kelambu, nyamuk itu yang harus diatasi, bukan malah mengganti kelambu dengan kelambu buatan Amerika Serikat," kata Harmoko.

Safari Ramadhan juga menghasilkan temuan adanya anggota dewan yang sama sekali tidak pernah turun ke daerah pemilihan atau daerah binaannya. Ini terjadi di Desa Bendungan, Sragen. Keluarlah instruksi agar anggota F-KP, baik di DPRD I, DPRD II, maupun DPR agar rajin turun ke bawah (turba). "Ini masalah konduite, wakil rakyat yang tidak turba akan diberi peringatan. Kalau membandel, tidak mustahil kita recall," kata Harmoko.

Akankah tradisi yang sudah 16 tahun bergulir terhenti setelah Harmoko tidak lagi menjadi Ketua Umum DPP Golkar, misalnya, mengingat Munas Golkar akan berlangsung pada akhir 1998 nanti? Harmoko sendiri sebelum Safari Ramadhan menegaskan, "Saya akan tetap bersafari Ramadhan kendati sudah tidak menjabat apa pun." (PEP)

Catatan (60): Tentang Harmoko (3)

Dimarahi, Dimaki, Itu Biasa!

PADA hari berita itu dimuat, saya selaku wartawan Kompas kembali ditugasi mengikuti Harmoko ke Kota Malang, Jawa Timur. Saat saya usai meliput kegiatannya dan siap-siap menulsi beritanya, saya secara khusus dipanggil Harmoko ke kamar hotelnya. Di sana sudah ada beberapa wartawan lainnya, yang tidak usahlah saya sebutkan namanya di sini. Harmoko langsung menyemprot:

"Mengapa kamu menulis berita bahwa Golkar bisa menang 100 persen? Saya memang bicara begitu, tetapi tidak seharusnya kamu menulis begitu!"

Mendapat semprotan seperti itu saya kaget bukan kepalang. Yang memprihatinkan, teman-teman wartawan bukannya membela saya sebagai sesama wartawan, malah ikut-ikutan memanas-manasi Harmoko agar terus mencecar saya. Asal tahu saja, lumrah wartawan pada masa itu berlaku "amat santun" (untuk tidak mengatakan menjilat) Harmoko dengan harapan dapat terjaring sebagai calon legislatif (DPR), setidak-tidaknya namanya tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Golkar dengan nomor urut "peci" (calon jadi).

Sebagai jurnalis, boro-boro saya berpikir ke arah itu. Bagi saya sekali jurnalis, ya tetap jurnalis! Makanya saya selalu siap dimarahi dan dimaki, kapanpun. Pada masa itu Jenderal Feisal Tanjung biasa memaki wartawan, "Taik, Kau!" Terus terang saat itu saya tidak dapat membedakan: ini makian jenderal atau preman! Sedihnya, kami, para wartawan, tidak bisa membalas kuasa Sang Jenderal yang tergolong kesayangannya Soeharto itu, meski hanya dengan sepatah katapun. Sebagai gantinya, kami biasa mendoakan Pak Jenderal biar cepat-cepat masuk surga saja!

Setelah agak tenang, saya menjawab pertanyaan Harmoko dengan lugas, "Bukankah Bapak mengatakan demikian?" Mendapat pertanyaan begitu Harmoko langsung menyambar, "Saya memang bicara begitu, tetapi tidak seharusnya you tulis begitu!" Hem... pelajaran baru jurnalistik di Era Soeharto! Bikin bingung, bukan?

Hening sejenak, Harmoko pun melanjutkan, masih dengan pertanyaan bernada menyelidik. "Siapa editormu sekarang, Si James-kah?" Maksudnya James Luhulima, editor politik saat itu. Saya jawab bahwa editornya memang James dengan wakil Myrna Ratna. "Okelah, nanti saya telepon mereka. Sudah, you tulis berita sana sesuai dengan apa yang saya katakan tadi di depan wartawan! Ingat ya, you harus menulis berita yang bener!"

Belakangan saya dengar Harmoko dipanggil Soeharto gara-gara berita yang saya tulis itu, sebuah pernyataan yang memperkuat bukti bahwa Golkar sebagai mesin politik utama waktu itu benar-benar arogan. Sebagai orang Jawa, Soeharto yang pinisepuh Golkar itu konon tidak suka cara-cara takabur seperti itu.

Dalam wawancara dengan wartawan sebelumnya, Harmoko secara khusus membantah berita Kompas yang saya tulis, yang dimuat 27 November 1996, bahwa dia tidak pernah mengatakan "Golkar bisa meraih 100 persen suara"! Tentu saja saya punya rekaman suara Harmoko saat dia bicara begitu di Makassar. Tetapi inilah realitas politik yang berlaku pada saat itu, rekaman pun menjadi tidak ada maknanya jika digunakan sebagai alat bukti. Kuasa adalah kuncinya. Inilah berita bantahan itu:

HARMOKO:

Target Perolehan Suara Golkar 70,02 Persen

Malang, Kompas

Ketua Umum DPP Golongan Karya Harmoko mengemukakan, target perolehan suara Golkar dalam pemilu 1997 mendatang tetap 70,02 persen. "Tidak pernah Golkar menyatakan target sampai 100 persen," katanya seraya mengingatkan, kekuatan sosial politik di Indonesia tidak hanya Golkar tetapi juga ada Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hal tersebut dikemukakan Harmoko kepada wartawan dalam kunjungan kerjanya di Malang dan Surabaya, Kamis (28/11).

Seperti diberitakan Kompas (27/11), di depan massa Golkar di Stadion Mattoangin, Ujungpandang hari Senin malam, Harmoko mengemukakan kemungkinan Golkar bisa memenangkan 100 persen suara.

Dijelaskan oleh Harmoko bahwa ungkapan 100 persen itu muncul dari antusiasme massa kader Golkar ketika ia bertanya, berapa target perolehan Golkar di Sulawesi, yang kemudian disahuti massa 100 persen.

"Anda tahu di Sulawesi Tenggara ada pernyataan target 96 persen, dan itu bisa saja. Kalau kader mentargetkan sebesar itu sebaiknya jangan diturunkan, katanya, kalau kader-kader Golkar melakukan kerja keras, penggalangan secara simpatik, pengembangan kompetisi sehat sesuai persatuan dan kesatuan mudah-mudahan bisa berkembang lebih dari target nasional 70,02 persen," jelasnya.

Juga dituturkan, Golkar bakal menyelenggarakan Diklat Jurkam Nasional (Pendidikan dan Latihan Juru Kampanye) Golkar. Sehingga setiap jurkam yang turun akan dibekali program-program secara nyata. Diklat akan diselenggarakan dalam sepuluh gelombang dan dilakukan juga di daerah-daerah. Pesertanya para jurkam Golkar, fungsionaris, termasuk para calon legislatif.

"Dari pengalaman yang lampau tutornya kita siapkan dari dapur kampanye kami. Itu sudah dibentuk dua tahun lalu menyiapkan tema kampanye, program kampanye, materi dan isi kampanye," jelas Harmoko. (PEP)

SAYA masih mau berbagi cerita mengenai Harmoko dalam beberapa postingan lagi. Juga mengenai Akbar Tandjung, Hamzah Haz, Soeharto, Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid, Habibie, Jusuf Kalla, dan bahkan Susilo Bambang Yudhoyono dalam konteks peliputan dan penulisan berita mengenai mereka, dalam konteks pertemuan langsung saya dengan mereka. (Bersambung)

Catatan (59): Tentang Harmoko (2)

Menulis Tanpa Disetir

SENIN, 25 November 1996, saya berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang dulu masih bernama Ujungpandang. Sebagai wartawan "kemarin sore" di bidang liputan politik, saya berupaya membuka mata dan telinga terhadap kejadian, gejala, dan bahkan pernyataan apapun, tanpa berpretensi melebih-lebihkan (bombastis). Keberadaan saya di Kota Anging Mammiri itu atas ajakan Golkar yang saat itu diketuai Harmoko.

Sudah lumrah terjadi saat itu, kemanapun Harmoko pergi, rombongan wartawan menyertainya. Sebagai jurnalis, saya berupaya membuka mata dan telinga saat Harmoko berpidato di Stadion Mato Anging, di depan para kader partai dalam acara yang dikemas sebagai "Temu Kader" itu. Nah, dalam pidatonya itulah saya "menangkap" pernyataan politis yang amat menarik jika deletakkan pada konteks waktu saat itu, saat Soeharto berkuasa penuh, yakni saat Harmoko menyatakan bahwa Golkar bisa menang 100 persen!

Tentu saja ini pernyataan yang menarik, yang barangkali luput dari pendengaran wartawan lainnya yang juga menyertai Harmoko seperti Antara, Suara Karya, Pelita, Merdeka, dan media massa lainnya yang saya lupa mengingatnya satu persatu. Saya lantas berlari ke Biro Kompas (kelak lima tahun kemudian saya bertugas sebagai Kepala Biro di kota ini), mengetik berita dan mengirimkannya ke Jakarta menggunakan modem FTP. Saat itu Reny Sri Ayu yang dulu masih berinisial "rr" dan Buyung Wijayakusuma (Boy), juga ikut meliput sehingga inisial mereka pun masuk karena memberi konstribusi masing-masing.

Saya tidak menyangka, bahwa berita yang saya sertakan di bawah ini, yang dimuat pada keesokan harinya, 26 November 2006, membuat marah Harmoko. Mengapa Harmoko marah besar sehingga memanggil saya secara khusus saat saya berada di Kota Malang? Jawaban singkatnya tidak lain: saya tidak mau disetir dan diarah-arahkan dalam menulis berita! Saya tahu apa arti kebebasan menulis bahkan itu di era Soeharto!Sebelum bercerita lebih jauh, kita ikuti berita yang membuat Harmoko marah itu di bawah ini:

Harmoko:

Kalau Mau, Sebenarnya Golkar Bisa Menangkan 100 Persen

Ujungpandang, Kompas

Ketua Umum DPP Golkar Harmoko mengemukakan, kalau mau, sebenarnya Golkar bisa memenangkan pemilu dengan 100 persen suara. Namun kalau hal itu sampai terjadi, berarti partai politik tidak kebagian suara.

Hal itu dikemukakan Ketua Umum DPP Golkar Harmoko di depan sekitar puluhan ribu massa Golkar yang memadati Stadion Mattoangin, Senin (25/11) malam.

Massa Golkar yang datang dari berbagai penjuru kota Ujungpandang bahkan daerah-daerah kabupaten di Sulsel, berkumpul dalam acara temu kader yang dirangkaikan dengan Resepsi HUT Golkar ke-32. Turut hadir dalam acara tersebut, Gubernur Sulsel HZB Palaguna, Wali Kotamadya Ujungpandang H Malik B Masry, Ketua DPD Tingkat I Golkar H Amin Syam, Fadel Muhammad, Marwah Daud Ibrahim, Tanri Abeng serta unsur Muspida Tingkat I dan II, serta kader-kader Golkar lainnya.

Harmoko mengaku cukup puas melihat masyarakat Sulsel bukanlah orang-orang yang buta politik. "Masyarakat Sulsel ternyata melek politik. Banyaknya massa Golkar di daerah ini satu bukti bahwa masyarakat Sulsel tidak buta politik. Tahun 1997 ini diharapkan dari keseluruhan wajib pilih di Sulsel, 90,34 persen diantaranya adalah warga Golkar," ujar Harmoko.

Ditambahkan Harmoko, "Sebenarnya kalau mau, Golkar bisa menang 100 persen suara. Tapi kalau itu sampai terjadi berarti parpol tidak kebagian suara."

Dikatakan, sebagai salah satu organisasi politik yang cukup besar, Golkar selalu ingin berkarya dan berbuat yang terbaik bagi warganya. Hal itu mengingat bahwa Golkar ingin memenangkan mayoritas tunggal.

Golput

Dalam kesempatan itu, Harmoko juga mengemukakan, Pancasila tidak mengenal apa yang disebut Golongan Putih (Golput). Kalau ada orang yang menjadikan Golput sebagai salah satu alternatif pilihan berarti orang tersebut adalah orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak memikirkan masa depannya.

"Saya tahu, ada segelintir orang-orang yang Golput. Tolong dicatat bahwa orang seperti itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab, sebab tidak memikirkan masa depannya dan masa depan bangsanya. Mereka adalah orang-orang yang buta politik dan tidak mau menggunakan haknya, walaupun Golput itu tidak ada sanksinya, namun falsafah Pancasila tidak Golput. Karena itu saya berharap warga Golkar mau mengajak orang lain untuk ikut memilih," katanya. (PEP)

SAYA sama sekali tidak menyangka kalau berita yang saya tulis secara jujur ini membuat Harmoko marah. Benar-benar marah. Judul dan lead  bisa saja dipoles editor politik saat itu, yakni James Luhulima atau wakil editor Myrna Ratna. Tetapi pesan yang disampaikan Harmoko di Makassar itu persis seperti yang saya tulis. (Bersambung)

Catatan (58): Tentang Harmoko (1)

Berani Menyapa

BERANILAH menyapa! Itu salah satu senjata jurnalis. Maka ketika saya bertemu dengan Harmoko, mantan menteri penerangan di era Soeharto di lobi Gedung Harian Kompas, saya langsung menyapa dan mengajaknya bercakap-cakap. Peduli amat dia tidak lagi mengenal saya. Akan tetapi, saya tetaplah seorang jurnalis yang masih menganggap Harmoko sebagai seorang prominent people.

Saya punya catatan khusus tentang Harmoko selama saya diminta meliput Partai Golkar di tahun 1996-1999, juga tentang Akbar Tandjung sebagai penggantinya. Saya akan menceritakannya dalam postingan berikutnya, tetap dalam konteks how to cover and to write it! Baiklah, di bawah ini adalah hasil sapaan saya kepada Harmoko yang saya tulis untuk KOMPAS.Com, Jumat 8 Agustus 2008. Tulisan juga bisa dibaca di sini, dengan fotografi karya Priyambodo:

Harmoko:
Bukan Soal Sehat, Yang Penting Waras

JAKARTA, JUMAT- Masih ingat Harmoko? Dialah mantan Menteri Penerangan di Era Soeharto yang kondang dengan seruan khasnya, “Menurut petunjuk Bapak Presiden”, setiap kali ia memberi keterangan pers. Pada usianya yang menjelang 70 tahun, politisi kelahiran Nganjuk yang mantan ketua umum DPP Partai Golkar itu masih nampak segar.

Jumat (8/8) pukul 10.00 tadi, ia berdiri menunggu sopir yang siap menjemputnya di kantor sebuah harian di Jakarta. Kamipun menyapanya, “Apa kabar, Pak Harmoko?” Mendapat sapaan demikian, iapun menjulurkan tangan mengajak berjabat tangan. “Ah you rupanya, masih kelihatan segar. Masih meliput politik?” tanyanya. You adalah sapaan akrabnya kepada jurnalis yang dikenalnya, yang biasa terlontar begitu saja.

Ditanya soal kesehatannya, ia mengaku sehat walafiat karena secara teratur berolahraga, khususnya tenis. Meski demikian, kolumnis sekaligus pemilik Harian Pos Kota yang pernah meminta Soeharto lengser di awal Era Reformasi ini mengatakan, seakrang yang lebih penting bukan sekadar kesehatan saja.

“Lho apa lagi, Pak, bukankah itu (kesehatan) yang paling penting sekarang ini?” kami bertanya. Harmoko melanjutkan, “Bukan sekadar sehat, lebih penting lagi waras. You tahu, sekarang ini lagi banyak-banyaknya orang yang tidak waras.”

Sayangnya, percakapan dengan Harmoko harus berakhir karena kendaraan Toyota Land Cruiser warna hijau gelap sudah menantinya. Harmoko pun pamit. Kamipun belum sempat menanyakan siapa-siapa saja sekarang ini orang-orang yang disebutnya “tidak waras” itu. Kamipun berani mengutip pernyataannya itu karena Harmoko tidak meminta, “Ini off the record ya!” (PEP)
***

DEMIKIANLAH sapaan saya terhadap Harmoko. Tanpa berani menyapa karena alasan gengsi, karena "dia (Harmoko) sudah tidak jadi apa-apa" dan karena dia "sudah bukan siapa-siapa" lagi, maka niscaya tidak akan ada berita di atas tadi. Saya tidak peduli sebagian orang membencinya. Bagi saya, Harmoko tetaplah tokoh, lebih karena "kelihaiannya" berpolitik, sehingga kekesalan orang yang sedemikian menumpuk menjadi sirna sama sekali hanya karena dia pernah "meminta Soeharto mundur"!

Sedemikian lihainya, bukan. Dan memang ajaib, ketika para pejabat Orde Baru kena hujat, termasuk  mereka yang hengkang dari kabinet saat-saat kejatuhan Soeharto sekalipun, Harmoko tidak pernah dihujat. Mahasiswa pun tidak pernah menyentuh dan menghujatnya. Benarkah Harmoko selamat karena kelihaiannya berpolitik atau semata-mata blessing in disguise saja? (Bersambung)