Showing posts with label Kompas. Show all posts
Showing posts with label Kompas. Show all posts

Tuesday, November 06, 2007

Berbagi Pengalaman Menulis (38)


Apa Syarat Menulis Opini Kompas ? (Bagian 4)

ARTIKEL atau opini yang ditulis untuk Harian Kompas, menunjukkan siapa, apa dan bagaimana kapasitas penulisnya. Untuk itu, artikel yang ditulis oleh dua orang atau lebih sudah otomotis akan dianulir alias dikembalikan kepada para penulisnya. Artikel mutlak harus ditulis sendiri, tidak boleh tandem.

Mengapa artikel harus ditulis sendiri? Sebab artikel itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh penulisnya sendiri. Ibarat mempertahankan skripsi, tesis atau disertasi, semua harus dilakukan sendiri oleh penulisnya. Bukankah tidak ada yang menulis skripsi, tesis, atau disertasi secara keroyokan? Begitu pula menulis artikel.

Memulai menulis bukan berarti harus tandem dengan penulis yang sudah jadi atau ternama. Asumsinya, penulis ternama yang sudah biasa menulis di media massa, adalah jaminan mutu. Dengan demikian ia bisa "mempromosikan" kolega, kerabat atau keluarganya untuk "sama-sama" menulis. Sebaliknya, penulis baru bisa mendompleng nama penulis yang sudah dikenal. Pokoknya asalkan nama penulis itu bisa termuat di koran. Alhasil, artikel ditulis oleh dua orang atau lebih. Ini tidak boleh dilakukan kalau ingin menulis artikel di Kompas. Sendiri saja dan percaya diri sajalah.

Atribusi atau penyebutan yang melekat ke dalam diri penulis, juga harus menunjukkan kepakaran penulisnya. Misalnya: Polan, penulis adalah Dokter Bedah. Atau penulis adalah Peneliti LIPI, atau penulis adalah Guru Besar Linguistik, atau bahkan penulis adalah Guru TK, dan seterusnya. Jadi, tidak ada lagi atribusi yang menyebutkan bahwa penulis adalah pengamat seni atau penulis adalah penikmat sastra. Tidak ada lagi atribusi yang tidak menunjukkan kepakaran penulisnya.

Pengamat dan penikmat meskipun bisa dan mampu menulis, tetapi tentu saja kedalaman bahasan yang mereka tulis akan berbeda dengan penulis yang sudah teruji kepakarannya. Namanya juga pengamat apalagi penikmat, hal itu bisa dilakukan sambil lalu saja, tidak benar-benar mendalami persoalan yang ditulisnya. Padahal, pembaca artikel atau opini Kompas tidak sedang membaca sambil lalu. Para pembaca memerlukan opini yang mencerahkan, sesuatu yang baru atau setidak-tidaknya ada kebaruan (novelty), suatu bahasan atau kajian yang berbeda dari yang lain dan syukur kalau bisa memberikan inspirasi.

Postingan berikutnya, masih soal tips menulis artikel untuk Kompas, yakni menyangkut substansi yang dibahas dalam artikel. Harap bersabar.....

Friday, October 19, 2007

Berbagi Pengalaman Menulis (38)





Apa Syarat Menulis Opini Kompas? (Bagian 3)








DALAM dua postingan terdahulu, Berbagi Pengalaman Menulis (34 & 35), selintas saya memaparkan syarat-syarat menulis artikel untuk Kompas. Mengapa tidak syarat menulis cerita pendek (cerpen) atau tulisan lainnya? Barangkali soal waktu dan pilihan saja. Ke depan, saya juga akan menyentuh hal itu.



Anggapan umum mengatakan: jangan lepaskan peristiwa atau wacana terkini, lalu tulis dan cepat kirimkan tulisan kepada Kompas (atau mungkin media lainnya), jangan biarkan penulis lain memangsa isu mutahir itu! Begitu kira-kira.



Maaf bukan maksud mematahkan anggapan ini. Untuk Kompas, main ambil peristiwa mutahir untuk kemudian sesegera mungkin kita tulis, tidaklah cukup. Ada hal lain dari sekadar main cepat-cepatan seperti itu, yakni kepakaran penulis.



Pakar bukan berarti doktor atau professor. Menunggu doktor atau professor menulis, sama saja menunggu Godot tiba karena tidak sedikit professor dan doktor Indonesia yang malas menulis. Kepakaran dengan sendirinya mematahkan anggapan ‘ambil secepatnya peristiwa/isu mutahir’.



Kalau ada peristiwa terkini, katakanlah ledakan bom di Pakistan saat menyambut Benazir Bhutto, tentu saja tidak sembarang penulis yang akan mengambil peristiwa hot itu untuk dijadikan sebuah opini maupun artikel. Anda yang bukan pakar Pakistan, tentu cukup tahu diri untuk tidak akan membuat analisis berita atau artikel mengenai peristiwa berdarah di negerinya Ali Bhutto ini.



Sebaliknya, Kompas akan melihat kepakaran penulis, apakah dia orang yang tepat (prominent) dalam menulis Pakistan, atau sama sekali tidak. Beda misalnya dengan Anda yang mahasiswa S1 Jurusan Hubungan Internasional yang sedang menyusun skripsi mengenai politik kontemporer Pakistan, Anda adalah orang yang tepat. Setidak-tidaknya Anda menulis atribusi Anda sebagai ‘mahasiswa, sedang menyusun skripsi mengenai politik kontemporer Pakistan’.



Apakah hanya karena menulis skripsi Anda dianggap cukup pakar soal Pakistan? Dewan redaksi opini yang akan menentukan, toh setidak-tidaknya Anda punya perhatian dan minat khusus pada politik Pakistan dibanding penulis lain yang baru mengenal Pakistan "kemarin sore". Anda pasti membaca banyak buku referensi mengenai Pakistan dalam menyusun skripsi. Anda pasti lebih “berharga dan berilmu” dibanding penulis yang menggunakan atribusi ‘pemerhati Pakistan’ atau ‘peminat masalah Pakistan’. Dengan demikian tulisan Anda bakal dilirik editor opini karena kepakaran Anda yang dalam hal ini intensitas Anda dalam mendalami Pakistan.



Anda yang professor, doktor , atau pengkaji khusus masalah-masalah Pakistan, dengan sendirinya “seharusnya” menulis mengenai politik Pakistan mutakhir pasca pengeboman dahsyat. Asal tahu saja, editor Opini sering menelepon pakar tertentu hanya untuk menanyakan apakah bersedia menulis mengenai peristiwa terkini. Nah, bukankah ini peluang yang baik jika Anda yang memiliki kepakaran tertentu segera menulis artikel atau opini mengenai peristiwa mutahir ini.



Apa yang harus Anda tulis dari peristiwa bom Pakistan? Bukan bermaksud mengajari bebek berenang, Anda setidak-tidaknya harus menjelaskan siapa Benazir Bhutto? Apa hubungannya dengan ‘Bapak Pakistan’ Zulfikar Ali Bhutto? Mengapa Benazir kembali ke Pakistan? Mengapa dia dibuang atau mengasingkan diri di negeri orang? Apa maksud Benazir kembali ke Pakistan? Bagaimana reaksi Parvez Musharraf? Apa yang kemungkinan akan dia lakukan terhadap Benazir: dirangkul atau ditentang?



Mengapa pelaku bom disebut-sebut Al Qaeda? Apa betul organisasi pimpinan Osamah bin LAden itu yang melakukannya? Apa tidak ada kemungkinan lain, misalnya intelijen Pakistan? Apa hubungan Benazir dengan Al Qaeda? Mengapa Al Qaeda begitu marah kepada Benazir? Coba jelaskan situasi politik Pakistan ke depan pasca kehadiran kembali Benazir dan aksi-aksi Al Qaeda yang semakin massif ke depan! Cermati pula peran Amerika Serikat yang berkepentingan menjadikan Pakistan sebagai penangkal teroris dalam kemelut Pakistan ini!



Satu hal yang perlu diingat, Anda harus menuangkan semua persoalan di atas dalam sebuah tulisan yang concise, ringkas, dan padat. Tidak lebih dari 5.000 karakter.



Ada beberapa hal lain yang akan saya ceritakan, tetapi baiknya di postingan mendatang saja. Masih tema yang sama soal menulis artikel di Kompas, tetapi dalam tema yang lain, yakni soal atribusi. Sampai bertemu lagi.

Thursday, September 27, 2007

Berbagi Pengalaman Menulis (37)





Apa Syarat Menulis Opini Kompas? (Bagian 2)



SEORANG sahabat memberi komentar pada postingan saya sebelumnya, bahwa syarat menulis di Kompas harus ditambahkan dua poin lagi, yakni poin 18: kesulitan tempat untuk memuat artikel Anda, dan 19: nama penulis tidak terkenal. Mungkin ini satir atau sindiran halus semata.



Bahwa ada coretan editor di Desk Opini terhadap naskah yang dikembalikan (retour) dengan tulisan tangan berbunyi “Redaksi kesulitan untuk memuat artikel Anda”, ada benarnya. Sekadar berbagi info saja, setiap hari editor Desk Opini serta stafnya harus membaca kurang lebih 80-100 artikel yang masuk. Padahal, naskah yang kemungkinan bisa dimuat hanya 2 sampai 4 artikel saja.



Sesungguhnya jika ada coretan tangan editor bahwa “Redaksi kesulitan untuk memuat artikel Anda”, itu artinya artikel tersebut masuk nominasi. Sudah dibaca sekian orang dan lolos saringan. Hanya saja setelah dibandingkan dengan artikel lain yang senada dan juga lolos nominasi, pilihan mau tidak mau harus dilakukan.



Bahwa penulis harus orang yang terkenal atau dikenal sehingga penulis tidak terkenal tidak bisa lolos, itu sepenuhnya salah. Saya tidak akan jauh-jauh mengambil contoh pengalaman orang, tetapi pengalaman saya sendiri, meski mungkin terpaksa harus saya ceritakan kembali.



Pada hari Rabu, 20 Juni 1990, saat artikel saya dimuat untuk pertama kalinya di halaman 4 Kompas, percaya atau tidak: itu adalah artikel pertama yang saya kirimkan ke Kompas sekaligus tulisan saya yang dimuat pertama kalinya di Kompas . Tentu saja saya bukan siapa-siapa saat itu, tidak pula penulis yang dikenal. Kecuali mungkin komunitas pembaca majalah berbahasa Sunda, Mangle, sebab di majalah itu saya sering menulis “carpon” atau cerita pendek. Itupun tidak banyak.



Mengapa artikel saya yang bukan siapa-siapa bisa lolos dan dimuat? Fakta ini mungkin bisa mematahkan asumsi bahwa tidak harus penulis terkenal saja yang artikelnya bisa dimuat di halaman 4 (kini halaman 6) Kompas!



Memang sekali waktu, sebagaimana saya tangkap dari Kadesk Opini Kompas Tony D. Widiastono saat temu penulis di Surabaya dua tahun lalu, bahwa mereka yang menulis untuk halaman opini diutamakan yang setidak-tidaknya sarjana atau sudah lulus S1, bukan masih mahasiswa. “Tulisan opini bukan untuk coba-coba, tetapi kepakarannya harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Tony saat itu.



Meski demikian, mahasiswa (yang belum sarjana S1) tidak dilarang menulis dan mengirimkan opininya ke Kompas. Menurut staf sekretariat Desk Opini, sampai sekarang sejumlah mahasiswa yang belum lulus S1 mengirimkan artikelnya. Bahwa opini mereka belum bisa dimuat, itu soal lain.



Akan tetapi rekan sefakultas saya di Universitas Padjadjaran, Yudi Latif (kini bergelar doktor dan menjadi Deputi Rektor Universitas Paramadina), tiga artikelnya dimuat di halaman opini Kompas dalam kurun waktu 1989. Untuk diketahui, saat itu Yudi masih mahasiswa. Hal sama terjadi pada Denny JA yang sangat produktif menulis di halaman 4 Kompas justru saat ia masih mahasiswa alias belum lulus S1. Anda, mengapa tidak?

Tuesday, September 25, 2007

Berbagi Pengalaman Menulis (36)







Apa Syarat Menulis Opini Kompas? (Bagian 1)





PERTANYAAN di atas sering terlontar dari rekan maupun saat pelatihan. Saya hanya bisa menjawab bahwa artikel harus aktual, artinya sesuai dengan peristiwa terkini. Jawaban ini sesuai pengalaman saat untuk pertama kali artikel saya dimuat di halaman opini Kompas, yang dulu dikenal sebagai “Halaman 4”.



Waktu itu, artikel saya yang berjudul “Berharap dari KPAT Ke-8” bisa lolos seleksi dan dimuat di “halaman bergengsi” itu pada Rabu 20 Juni 1990, karena disesuaikan dengan adanya Kongres Perpustakaan se-Asia Tenggara di Jakarta. Saat artikel itu muncul, Kongres baru saja dimulai. Artinya, antisipasi dan persiapan saya saat menulis artikel itu dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya!



Halaman 4 Kompas yang memuat Tajuk Rencana dan Opini yang sekarang menjadi Halaman 6, sering dianggap sebagai “Universitas”-nya Kompas. Tempat dimana pemikiran paling mutakhir dari para pakar tercurah. Ada tempat pembelajaran lintas ilmu di sini, selain juga bisa mengetahui arah kebijakan Kompas (baca keberpihakan) lewat Tajuk Rencana dalam menyikapi perkembangan zaman. Kecuali Tajuk Rencana, opini merupakan halaman khusus untuk pembaca atau dalam hal ini pakar, tidak boleh wartawan Kompas menulis opini di situ. Selain bergengsi, honor yang diberikan pun di atas rata-rata honor artikel pada media massa lain.



Mengetahui syarat-syarat yang diinginkan Kompas mengenai sebuah artikel, mungkin salah satu strategi dalam menyiasati artikel agar bisa dimuat. Setelah meminta izin dari Fitrisia M (Mbak Poppy) dari Desk Opini, saya memaparkan 17 penyebab sebuah artikel ditolak oleh Desk Opini Kompas.



1. Topik atau tema kurang aktual

2. Argumen dan pandangan bukan hal baru

3. Cara penyajian berkepanjangan

4. Cakupan terlalu mikro atau lokal

5. Pengungkapan dan redaksional kurang mendukung

6. Konteks kurang jelas

7. Bahasa terlalu ilmiah/akademis, kurang populer

8. Uraian Terlalu sumir

9. Gaya tulisan pidato/makalah/kuliah

10. Sumber kutipan kurang jelas

11. Terlalu banyak kutipan

12. Diskusi kurang berimbang

13. Alur uraian tidak runut

14. Uraian tidak membuka pencerahan baru

15. Uraian ditujukan kepada orang

16. Uraian terlalu datar

17. Alinea pengetikan panjang-panjang.



Sahabat sekalian yang berminat menulis opini tinggal menegasikan saja 17 persyaratan di atas. Poin pertama, misalnya, topik atau tema harus aktual. Poin kedua argumen dan pandangan harus hal baru. Poin tiga, penyajian jangan berkepanjangan alias cukup singkat saja, dan seterusnya. Tentu saja ada "trik" lain agar opini bisa lolos dan dimuat, tetapi itu akan saya paparkan di lain kesempatan.


Syarat lain yang amat penting menurut Kadesk Opini Kompas Tony D. Widiastono, adalah panjangnya artikel yang cukup 5.300 karakter atau 700 kata saja dalam Bahasa Indonesia. Biar lebih cepat sampai,tulisan dikirim lewat imel ke alamat: opini@kompas.co.id. Naskah yang lolos pemeriksaan akan dimuat secepatnya. Jika tidak bisa dimuat, dipastikan dikembalikan paling lama dua minggu dari penerimaan naskah.
Bagaimana, Anda berani mencoba?

Saturday, September 01, 2007

Berbagi Pengalaman Menulis (31)



Menulis Tajuk Rencana



SEKALI lagi tentang Ambon. Di sini saya ingin sekadar berbagi bagaimana sebuah isu “sepele”, yakni tidak sampainya para pejabat teras ke warga dan hanya mencari aman di bandara, menjadi perspektif lain ketika isu berada di level redaktur, redaktur pelaksana, pemimpin redaksi dan bahkan pemilik koran. Ia menjadi kajian menarik untuk ditampilkan di Tajuk Rencana.



Tajuk Rencana hanyalah sebuah nama, yang tidak lain dari editorial. Sebuah editorial adalah pendapat “pribadi” institusi koran itu sendiri. Media massa lain boleh menentukan sudut pandangnya sendiri-sendiri. Namun editorial tidak semata-mata menonjolkan sisi pribadi si koran secara membabi buta tanpa bersedia mendengar atau melihat reaksi khalayak. Itu arogan namanya. Ia adalah suara hati si koran yang mewakili kepentingan khalayak pembacanya. Untuk itulah dia selalu menyebut dirinya "kita", bukan "saya".



Kepada siapa editorial ditujukan? Kepada semua pihak: dari rakyat sampai pejabat, mulai pemerintah sampai yang diperintah. Tidak melulu kritik pedas, tajam, dan vulgar, tetapi juga bisa sindiran halus sampai usulan, imbauan, dan alternatif solusi atas sebuah permasalahan. Karena dibaca oleh beragam khalayak, ia harus menggunakan bahasa sederhana, kalimat pendek dan pokok pikiran yang jelas. Tidak sembarang orang bisa membuat Tajuk Rencana. Ia adalah hak istimewa para petinggi, penentu kebijakan, dan bahkan pemilik koran.



Dalam konteks inilah, betapa isu sederhana yang saya tangkap di lapangan lantas dikemas menjadi persoalan yang lebih besar lagi dari sekadar tidak punya nyalinya para pejabat, tetapi bersangkut paut dengan kepemimpinan (leadership). Di Ambom, saya tidak menangkap perluasan isu ini. Di Jakarta, para pemimpin redaksi memformulasikannya dalam sebuah Tajuk Rencana yang bisa sahabat baca di bawah ini.



Mungkin terlalu panjang dan melelahkan untuk dibaca, tetapi Tajuk Rencana yang dimuat hari Jumat 30 April 2004 itu memberi pelajaran tersendiri khususnya bagi sahabat yang menggeluti dunia tulis menulis dan jurnalistik. Silakan….





Tajuk Rencana

Pejabat Itu Belum Tentu Pemimpin



BETAPA bingungnya kita mencari yang namanya pemimpin. Banyak orang yang akhir-akhir ini mengaku dirinya sebagai pemimpin dan merasa pantas untuk menjadi pemimpin bangsa. Namun, kita ragu mana di antara mereka yang benar-benar seorang pemimpin.



Kita memang memiliki banyak pejabat, tetapi tidak banyak yang mempunyai kualifikasi pemimpin. Menjadi pemimpin sangatlah tidak mudah. Kualitas pemimpin diuji ketika ada sebuah persoalan besar. Di sanalah kita bisa melihat bagaimana pola tindak dan cara seseorang memecahkan persoalan itu.



Seorang pemimpin sejati tidak mengenal rasa gentar. Ia akan selalu berusaha dekat dengan rakyatnya. Ia akan berusaha mendengarkan apa kata rakyatnya dan mencoba menghibur ketika mereka berada dalam kesulitan.



Menjadi pemimpin sudah barang tentu memiliki banyak risiko. Termasuk risiko akan keselamatan jiwanya. Namun, sekali lagi, itulah ukuran sesungguhnya dari yang namanya seorang pemimpin.



Pemimpin sangat dibutuhkan pada saat sulit, bukan pada saat situasi normal. Ketika sedang "bulan purnama", siapa pun pasti bisa bertindak seperti seorang pemimpin. Untuk itulah kita mengenal ungkapan noblesse oblige. Bahwa kehormatan itu menuntut tanggung jawab. Keharuman dan privilese sebagai seorang pejabat harus dibayar dengan kemauan untuk memikul tanggung jawab.



Semua uraian itu kita sampaikan untuk menilai apa yang dilakukan pejabat di jajaran politik dan keamanan. Kita ikuti para pejabat polkam terbang ke Ambon untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di kota itu.



Namun, karena alasan keamanan, para pejabat itu tidak masuk ke Kota Ambon untuk melihat rakyatnya yang menderita. Mereka hanya berkumpul di Bandara Pattimura dan menggelar rapat dengan pejabat daerah di tempat itu.



Setelah merasa mendapat informasi yang cukup, para pejabat itu terbang kembali ke Jakarta. Bahan rapat itulah yang dipakai sebagai dasar pembahasan dalam sidang kabinet hari Kamis kemarin. Kita tidak menutup mata bahwa kondisi di Ambon sangat tidak aman. Kita ikuti sejak hari Minggu, setelah peringatan hari ulang tahun Republik Maluku Selatan (RMS), terjadi bentrokan antara kelompok RMS dan anti-RMS. Bentrokan meluas sampai saat ini di mana terjadi baku bunuh, pembakaran rumah dan gedung, sehingga lebih dari 32 orang dilaporkan tewas.



Akibat bentrokan yang berkembang meluas itu, rakyat Ambon sangat menderita. Mereka seperti dibawa kembali ke masa tahun 1999, di mana mereka hidup dalam kekerasan. Nyawa begitu mudah melayang dan warga dari satu rumpun itu harus hidup terpisah-pisah.



Mereka sangat mengharapkan adanya uluran tangan untuk membuat hidup mereka terlepas dari penderitaan. Masyarakat Ambon sangat mendambakan sentuhan nyata dari pemimpinnya. Pemimpin yang diharapkan itu memang sudah datang ke kota mereka, namun ternyata pemimpin itu tidak menyentuh mereka.



Kita sungguh menyayangkan para pejabat di jajaran polkam itu tidak masuk ke Kota Ambon, melihat langsung kehidupan warga bangsa yang sedang berada dalam kesulitan. Alasan keamanan sungguh bukan sebuah alasan yang bisa kita terima.



Sebagai pejabat tinggi di jajaran politik dan keamanan, bukankah tugas mereka untuk menciptakan keamanan bagi masyarakat. Kalau untuk dirinya sendiri saja mereka tidak mampu menciptakan keamanan, lalu bagaimana masyarakat bisa mengharapkan para pejabat itu menciptakan keamanan bagi seluruh rakyat.



Sungguh kita tidak habis mengerti mengapa para pejabat polkam itu tidak memaksa aparatnya di daerah untuk membuka kesempatan melihat langsung apa yang terjadi di kota itu. Untuk mengetahui seperti apa penderitaan yang dihadapi rakyat di sana.



Bagaimana seorang pemimpin tega membiarkan rakyat menderita, membiarkan rakyat tidak berdaya. Tindakan tidak melihat dan meninggalkan rakyat menderita begitu saja sungguh tidak menunjukkan sikap kesetiakawanan.



Menghadapi risiko merupakan pilihan seorang pemimpin. Kita boleh tidak suka kepada Soeharto, tetapi kita melihat bahwa ia adalah seorang pemimpin.



Kita tentunya belum lupa ketika ia terbang ke Bosnia, saat negeri itu sedang bergejolak. Sebagai Ketua Gerakan Non-Blok ia merasa bertanggung jawab untuk memberikan dukungan moral kepada rakyat di sana.



Pasukan Keamanan PBB merasa keberatan Presiden Soeharto masuk Kota Sarajevo karena banyak penembak gelap di sana. Tetapi Pak Harto memaksa untuk tetap masuk dan bahkan merasa tidak perlu menggunakan jaket antipeluru. Selama enam jam Presiden Soeharto berada di Sarajevo dengan menggunakan kendaraan lapis baja.



Kita lihat juga bagaimana Presiden AS George Walker Bush mengambil risiko untuk terbang ke Baghdad. Semua orang tahu bahwa kota itu sangat berbahaya bagi seorang pemimpin Amerika. Namun, ia tetap datang untuk merayakan Thanksgiving Day dengan para prajurit yang sedang bertugas di Irak.



Tidak salah kalau dikatakan negeri ini memang tidak memiliki pemimpin. Kita kekurangan pejabat yang mempunyai kepekaan atas penderitaan yang sedang dialami oleh warga bangsanya.



Semua orang berebut menuju kursi kekuasaan. Semua orang berusaha untuk bisa menjadi pejabat. Tetapi untuk apa semua itu? Hanya untuk dinikmati! Kekuasaan dan pangkat hanya dipakai untuk kesenangan pribadi. Bukan untuk pengabdian kepada bangsa dan negara.



Kita sangat prihatin dengan nasib yang dialami saudara-saudara kita yang tinggal di Ambon. Sepertinya kita tidak bisa hanya mengharapkan kepada elite politik. Kita, masyarakat, sendiri harus ikut menyelamatkan mereka. Caranya yang paling sederhana, tidak ikut memperkeruh suasana, tetapi ikut mendengungkan kedamaian.